Bandar Lampung ——News analis Com , Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, baik Paslon 1 maupun Paslon 2, sepakat integrasi transportasi jadi prioritas pembangunan di Lampung.
Paslon 1 Arinal Djunaidi dan Sutono (Ardjuno) sepakat dengan Paslon 2 Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela (Mirza-Jihan) dalam debat publik antarpaslon Pilgub Lampung 2024 di Ballroom Novotel Lampung, Kota Bandarlampung, Minggu (13/10/2024) malam.
Baik Ardjuno maupun Mirza-Jihan memandang interkonektivitas dan moda transportasi antarwilayah perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.
“Data statistik tahun 2023 menunjukkan bahwa peran lapangan usaha transportasi dan perdagangan sebesar 7,71%. Menyumbang pertumbuhan ekonomi sekitar 1% dari tingkat pertumbuhan 4,55% yang telah kita capai,” ujar Jihan.
Terkait dengan hal tersebut, jelas dia, salah satu kewenangan pemerintah provinsi dalam urusan perhubungan yang di dalamnya transportasi darat adalah pengelolaan Terminal Tipe B, khususnya Terminal Simpang Propau (Proyek Pangan Angkatan Udara) Lampung Utara, dan Terminal Mulyojati Kota Metro.
“Kondisi Terminal Propau dan Terminal Mulyojati masih belum memadai. Di sisi lain, kondisi moda transportasi angkutan penumpang lintas kabupaten/kota juga perlu didorong untuk memenuhi standar aspek keselamatan dan kenyamanan,” kata Jihan.
“Seperti yang kami lakukan saat ini bagaimana caranya Terminal Induk Rajabasa (Kota Bandarlampung) berfungsi lebih baik lagi, karena Terminal Rajabasa itu bisa ke seluruh kabupaten/kota,” ujar Arinal yang sebelumnya adalah Gubernur Lampung 2019-2024.
Oleh karena itu, lanjut dia, yang harus diperhatikan kedepannya adalah sistem moda transportasi terpadu dan terminal multifungsi.
“Tetapi yang ada di Lampung Utara, saya belum tahu persis, karena pada waktu itu saya tahunya Propau itu milik TNI Angkatan Udara. Apakah sudah diserahkan atau belum kepada pemerintah? Ya kita harus ada itu,” pungkas Arinal.
Sutono menambahkan jika dirinya dan Arinal terpilih, maka dia akan membuat ikhtisar tentang kewenangan yang harus diperkuat oleh pemerintah provinsi, dan kewenangan kabupaten/kota yang harus mendapatkan dorongan dari pemerintah provinsi.
“Mana kewenangan-kewenangan yang provinsi tidak kuat, itu kita dorong di Jakarta atau dari pusat,” kata dia.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung 2016-2018) ini sepakat dengan Jihan Nurlela bahwa transportasi dan perdagangan mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung di berbagai sektor sebesar 7,7%.
“Tadi Ibu Jihan menyatakan bahwa moda transportasi angkutan ini perlu diperbaiki. Kami sependapat terminal, transportasi pengangkutan, sarana lainnya ini diperbaiki,” ujar Sutono.
Pengelolaan terminal dan sistem transportasi terpadu ini melibatkan pemerintah daerah, pusat, dan investor.
“Pemerintah berkewajiban mendorong investasi yang terkait dengan membuat transportasi dan jaringan transportasi,” tutup dia.
“Di segmen pertama tadi sudah disampaikan, Lampung mempunyai keuntungan memiliki berbagai macam moda transportasi. Dan kita sepakat konektivitas transportasi adalah satu keharusan,” kata Calon Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
Namun, ia menggarisbawahi bahwa pembangunan infrastruktur jalan harus berkeadilan, tidak hanya untuk lalu lintas barang atau komoditas, tapi juga fungsi sosial untuk mobilitas penduduk Lampung.
“Ini maksud kami berkeadilan. Infrastruktur juga kita pakai untuk masyarakat Lampung,” ujar dia.
Menurut Mirza, integrasi transportasi jadi prioritas pembangunan di Lampung sebagai salah satu instrumen untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
“Kebetulan di Provinsi Lampung ada dua Terminal Tipe B yang masih kewenangan Provinsi Lampung yaitu Terminal Simpang Propau dan Terminal Mulyojati,” kata dia.
Pengembangan sistem angkutan umum dan terminal terpadu ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas serta meningkatkan pemerataan pembangunan.
“Kita bikin terminal yang nyaman, transportasi publik yang modern, terjangkau, aman, nyaman, ramah lingkungan, ramah anak, ramah lansia, ramah disabilitas. Ini adalah wujud keadilan kita kepada transportasi masyarakat Lampung,” pungkas Mirza (Red)
Editorial (Armiji Abusani) .
