Bandar Lampung | Newsanalis.com- Pemerintah Provinsi Lampung memaparkan capaian strategis
sekaligus tantangan krusial sektor kelistrikan di hadapan Tim Kunjungan Kerja
Panitia Kerja (Panja) Listrik Komisi XII DPR RI. Dalam pertemuan di Hotel
Radisson, Kamis (5/2/2026), Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan
komitmennya menjadi pusat energi bersih nasional melalui penguatan Energi Baru
Terbarukan (EBT).
Gubernur Lampung yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan
Pembangunan (Ekubang) Bani Ispriyanto, melaporkan bahwa Rasio Elektrifikasi
(RE) Provinsi Lampung telah menyentuh angka 99,85%.
Meski demikian, masih terdapat tantangan besar dalam menjangkau masyarakat di
wilayah pelosok. Oleh karenanya, Ia berharap dukungan Komisi XII DPR RI untuk
menjembatani kemudahan izin di Kementerian Kehutanan agar elektrifikasi 100%
segera terwujud
“Hambatan utama kami adalah pemasangan jaringan yang melintasi kawasan hutan
dan konservasi seperti di Mesuji, Lampung Barat, Way Kanan, dan Lampung
Tengah,” ujar Bani.
Selain pemukiman, fokus Pemerintah Provinsi Lampung saat ini adalah
produktivitas ekonomi melalui program ‘Listrik Masuk Sawah’. Program ini dinilai
menjadi solusi konkret bagi petani yang kesulitan mendapatkan solar untuk pompa
air, sekaligus menekan biaya produksi pertanian secara signifikan.
Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas ESDM Provinsi Lampung, Febrizal Levi,
menyoroti keberhasilan Lampung dalam melampaui target nasional di sektor energi
bersih. Saat ini, tingkat penggunaan Green Energy di Lampung telah mencapai
36%, jauh di atas rata-rata nasional yang baru mencapai 14-18%.
“Target kami pada 2032 adalah bauran EBT sebesar 40% dengan kapasitas
pembangkit naik menjadi 1.600 MW. Fokus utama kami adalah memaksimalkan
potensi panas bumi di Gunung Rajabasa, Way Ratai, Danau Ranau dan Sekincau,
serta pengembangan PLTS di Bendungan Margatiga,” jelasnya.
Febrizal Levi sangat berharap PLN sebagai off-taker dapat memberikan skema
harga yang kompetitif bagi pengembang EBT sehingga potensi besar energi bersih
di Lampung dapat tergarap maksimal.
“Investasi energi terbarukan ini sangat bergantung pada kepastian dan kelayakan
harga beli PLN agar investor tertarik masuk ke Lampung,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI, Sugeng
Suparwoto, menyoroti ketergantungan pasokan listrik Lampung yang masih
mengandalkan suplai sebesar 400 Megawatt (MW) dari wilayah Sumatera Selatan.
Dengan total kebutuhan mencapai 1,3 Gigawatt (GW), kemampuan produksi
mandiri Lampung saat ini baru menyentuh angka 900 MW.
“Listrik bukan lagi barang mewah, tapi sudah menjadi kebutuhan pokok
masyarakat. Maka wajib hukumnya bagi negara untuk menghadirkan listrik di
setiap rumah tangga,” ujar Sugeng.
Selain masalah keandalan, Komisi XII memberikan apresiasi atas langkah inovatif
PLTU Tarahan dalam menerapkan teknologi co-firing biomassa sebesar 12,5%.
Langkah ini dinilai sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement
untuk mencapai Net Zero Emission.
Sugeng selanjutnya mendorong Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan potensi
Energi Baru Terbarukan (EBT), khususnya panas bumi (geothermal) di Lampung
yang potensinya hampir mencapai 1 GW.
“Lampung memiliki kekayaan panas bumi yang potensinya, mencapai 800 MW.
Geothermal itu ramah lingkungan dan tidak merusak air tanah. Kami minta Pemda,
PLN, dan ESDM membuat roadmap 5 tahun ke depan agar listrik di Lampung
handal dan tidak ‘biarpet’ lagi,” tambahnya.
Dalam rangka menekan defisit anggaran akibat impor BBM yang mencapai 1 juta
barel per hari, DPR RI juga mendorong percepatan program elektrifikasi rumah
tangga, termasuk penggunaan kompor induksi dan kendaraan listrik. Hal ini
diharapkan dapat menciptakan efisiensi energi nasional sekaligus meningkatkan
rasio elektrifikasi Lampung menuju target sempurna 100 persen. (Dinas
Kominfotik Provinsi Lampung).
