Bawaslu Lampung extra ketat Lakukan Pengawasan Di Masa Tenang

72 views

Bawaslu Lampung Lakukan Pengawasan Ekstra di Masa Tenang

Bandar Lampung –News Analis.Com, Bawaslu Lampung Lakukan Pengawasan Ekstra di Masa Tenang
Koordinator Divisi Penanganan Dan Pelanggaran Bawaslu Tamri – Bawaslu Lampung lakukan pengawasan ekstra di masa tenang pemilu pada tanggal 11-13 Februari 2024 mendatang.

Masa tenang berlangsung selama tiga hari sebelum hari pemungutan suara Rabu 14/02/2024.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Lampung, Tamri, mengatakan masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu, baik secara daring maupun luring.

“Kampanye dalam bentuk apapun tidak boleh dilakukan pada saat masa tenang. Jadi, betul-betul tenang, tidak ada aktivitas kampanye dan alat peraga kampanye (APK),” ujar dia di Bandarlampung.

Terkait APK, Tamri menyampaikan Bawaslu akan mengimbau kepada seluruh peserta Pemilu 2024 untuk menurunkan APK pemilu yang terpasang.

“Kami akan bersurat kepada seluruh peserta pemilu yakni partai politik dan tim pemenangan presiden/wakil presiden bahwa sebelum tanggal 11 Februari, APK-APK yang terpasang sudah diturunkan,” kata dia.

Apabila peserta pemilu tidak mengindahkan imbauan tersebut, lanjut Tamri, Bawaslu bersama pemerintah daerah akan menurunkan APK yang terpasang di masa tenang.

“Kami akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menurunkan APK-APK yang masih terpasang saat masa tenang,” ujar dia.

Pengawasan ekstra Bawaslu Lampung terhadap politik uang di masa tenang.
Bawaslu Lampung lakukan pengawasan ekstra di masa tenang. Pengawasan ekstra untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi.

“Kami akan melakukan pengawasan lebih ekstra di masa tenang terhadap pelanggaran. Kami tidak mau pada masa tenang itu terjadi politik uang,” kata Tamri.

Ia menegaskan ancaman pidana politik uang sanksinya lebih besar ketika dilakukan di masa tenang.

BACA JUGA :  Dandim Dan Walikota Bandar Lampung Pantau Pleno Rekapitulasi Suara Di Kecamatan

“Pencegahan sudah kami lakukan dari jauh-jauh hari. Jadi, kami akan instruksikan kepada jajaran untuk mengawasi lebih ekstra guna menghindari terjadinya politik uang dan pelanggaran lainnya,” ujar dia.

Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 278 ayat (2):

Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:

a. tidak menggunakan hak pilihnya;

b. memilih Pasangan Calon;

c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;

d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau

e. memilih calon anggota DPD tertentu.

Pasal 523 ayat (2):

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Pengawasan kampanye pemilu di media massa dan media sosial.
Selain pengawasan ekstra secara luring, Bawaslu Lampung juga melaksanakan pengawasan kampanye pemilu di media cetak dan elektronik, serta media sosial, pada masa tenang.

Selama masa tenang, media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.

“Di media massa, tidak boleh ada lagi iklan kampanye yang disiarkan oleh media cetak maupun elektronik. Tayangan yang berkaitan dengan rekam jejak dan biodata juga tidak boleh lagi dimunculkan di media,” jelas Tamri.

BACA JUGA :  Bupati Dendi Resmikan Jembatan Way Buah, Way Ratai

Termasuk mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat. “Itu tidak boleh,” tegas dia.

Tamri berharap media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran, dapat mematuhi rambu-rambu yang ada.

“Ada rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh media. Di media sosial juga sama,” pungkas dia(Red).