PRINGSEWU | Newsanalis.com – Bagi banyak kalangan, utamanya unsur perangkat pemerintah pekon (desa) di Kabupaten Pringsewu. Nama dan sosok Jevi Hardi Sofyan, SH., bukanlah nama asing di telinga mereka, tak terkecuali insan media.
Pilihannya menjadi kepala pekon kala itu, termotivasi dari kondisi realitas kampungnya yang masih terbelakang.
Alhasil, usai dilantik dan menjadi kepala pekon, berbagai langkah dan terobosan dilakukan hingga wilayah yang kini dipimpinnya bisa mengejar ketertinggalan dan berstatus sebagai desa maju.
Konsep hilirisasi atau membangun dari pinggiran desa menjadi landasan dimana, sejatinya pembangunan itu bisa dimulai dari desa.
“Dengan berbagai persoalan yang dihadapi desa seperti infrastruktur jalan dan prasarana lainnya, membuat perkembangan desa jalan di tempat. Kalau infrasturtur di desa baik, SDM masyarakatnya juga meningkat, kota ini atau Kabupaten Pringsewu ini bisa maju”, jelas jebolan Universitas Gajah Mada (UGM) jurusan Tata Pemerintahan.
Menurut Jevi, konsepnya itu bukan sekedar isapan jempol. Sebab kata dia, itu sudah ia lakukan dan buktikan.
Jevi mengemukakan, kalau pekon (desa) yang dipimpinnya berawal dari desa berkembang pada tahun 2018. Seiring dengan langkah dan terobosan yang dilakukan, kini desa (pekon) yang dipimpinnya berstatus maju.
“Saat ini desa cukup memiliki anggaran yang besar. Tinggal, apakah eksekutif dan pemerintah desanya, mau dan tidak membangun desa yang ada. Seperti jalan kabupaten dan juga pasar-pasar milik pemerintah daerah”, paparnya.
Dengan kondisi dan infrastuktur desa yang baik ditambah SDM masyarakatnya yang meningkat, seyogyanya dua modal ini akan bisa menggerakan ekonomi dan pendapatan masyarakat.
“Dampak itu akan semakin mendorong meningkatnya daya beli masyarakat. Dari sini, perlahan kesejahteraan masyarakat juga akan bisa dirasakan”, tandasnya.
Siap pun nantinya yang akan menggandeng dan meminangnya lanjut Jevi, sebagai simbol dari perwakilan masyarakat, dirinya siap all out membangun desa secara bersama-sama.
“Majunya saya hari ini, bukan lebih dilandasi oleh adanya sahwat dan kepentingan politik sesaat. Adanya kegelisahan di tengah-tengah masyarakat, termasuk dari para perangkat pekon yang menginginkan adanya sosok yang bisa mewakili keluhan dan kepentingan mereka untuk memajukan desanya”, imbuh magister hukum. (*/Roji )
