MK Putuskan Diskualifikasi Aries Sandi Sebagai Calon Bupati Pesawaran, Perintahkan Pilihan Ulang’
JAKARTA | Newsanalis.com – Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi memutuskan untuk mendiskualifikasi Aries Sandi Darma Putra dan Supriyanto, sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran tahun 2024.
Putusan tersebut dibacakan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang putusan terhadap gugatan yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali pada Senin (24/2/2025).
Dalam persidangan tersebut, Hakim Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, kemudian menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024.
“Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H.) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024,” kata Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dalam persidangan.
Selain itu, hakim juga menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 1092 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, terkait nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024.
Hakim juga memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pamilih Tambahan yang digunakan pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh Pasangan Calon Hj. Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali.
Sementara pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan calon nomor urut 1 tanpa mengikutsertakan Aries Sandi Darma Putra.
Kemudian hakim juga memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah selesai diselenggarakan dalam tenggang waktu 90 hari, sejak putusan tersebut diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah.(Red)
Editor (ArmijiAbusani)
