Pringsewu | Newsanalis.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam waktu dekat akan melakukan penelusuran dan pendataan terhadap kendaraan milik warga Kabupaten Pringsewu berpelat bukan Pringsewu (U).
Pernyataan itu disampaikan Kepala Bapenda Kabupaten Pringsewu, Yanwir, HK, dalam kesempatan sosialisasi Implementasi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Basement Kantor Kecamatan Pringsewu, Rabu (09/04/2025).
Menurut Yanwir, implementasi Opsen PKB dan BBN-KB menindaklanjuti kebijakan Peraturan Perundang – Undang Perpajakan Daerah dan Perda No.1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
“Mulai tanggal 5 Januari 2025, PKB dan BBN-KB pengelolaanya jadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dan menjadi salah satu potensi PAD. Sebelumnya, PKB dan BBN-KB dikelola dan jadi kewenangan pemerintah Propinsi Lampung”, jelas Yanwir kepada para petugas pendataan Opsen PKB dan BBN-KB yang hadir dalam acara sosialisasi tersebut.
Yanwir mengemukakan, pihaknya secara maraton akan melakukan sosialisasi Implentasi Opsen PKB dan BBN-KB ke sembilan (9) kecamatan di Kabupaten Pringsewu.
“Target kita, sosialisasi implementasi Opsen PKB dan BBN-KB bisa selesai hingga akhir bulan ini. Adapun tugas dari petugas pendataan Opsen PKB adalah melakukan pendataan dan penelusuran terhadap warga di lingkungan masing-masing”, ucap Yanwir.
Implementasi Opsen PKB ini sebut Yanwir, dimana setiap pemilik kendaraan (motor) yang tidak berpelat Pringsewu, diwajibkan melakukan mutasi.
“Bea Balik Nama (BBN) tidak dikenakan biaya alias gratis. Ini sebagai salah satu langkah, mengoptimalkan PKB kedepan”, imbuh Yanwir.
Hadir dalam kegiatan sosialisasi implementasi Opsen PKB dan BBN-KB, asisten III Setdakab Pringsewu, Hasan Basri, Kepala UPTD Bappenda Propinsi Lampung, Ibu Yuniar, Plt Camat Pringsewu, Erly Yurni dan Erik, unsur dari Kepolisian Resort Pringsewu serta sejumlah kepala pekon di Kecamatan Pringsewu. (*/Roji)
