*DPW PWDPI Lampung Juluki Bunda Eva si ratu Hibah*
Bandar Lampung 30/9/2025.,—–Newsanalis. Com APBD Bandar Lampung mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat, lantaran jor-joran memberikan Hibah ke lembaga vertikal negara, parahnya lagi Hibah ke lembaga penegak Hukum, Kejati, Kejari, Polresta, TNI, dan kementerian agama atau UIN.
Sejak Bunda Eva menjabat Walikota hingga Tahun 2025 tercatat di laman SPSE Kota Bandar Lampung _https://spse.inaproc.id/bandarlampungkota/lelang_ memberikan Hibah pembangunan gedung di lingkungan instansi kejaksaan, instansi Polresta, Pagar satlog, Rumah Dinas Kodim,Rimaj dinas Korem, Sampai UIN juga dapat Hibah. Angka akumulasinya mencapai Ratusan milyar. Belum lagi hibah kepada Ormas – ormas di Bandar Lampung,yang masih hangat Kejati lampung dapat hibah dari Pemkot.
Seoerti dilansir sebelumnya Ketum PWFPI mengatakan Dana hibah jangan dijadikan alat pengaman bagi Bunda Eva sebagai walikota.
DPW PWDPI Lampung memberikan julukan kepada bunda Eva (red. walikota Bandar Lampung) sebagai Ratu Hibah. Lantaran Jor-joran memberikan Hibah ke lintas lembaga Negara, dan mengesampingkan pembangunan untuk masyarakat.
“Sejak Tahun 2021 Hingga saat ini tahun 2025 Pemerintah Kota Bandar Lampung gencar memberikan Hibah kepada lintas Instansi pemerintah, Parahnya lagi tahun 2021 mencapai lebih dari 100M”. Terang Aam (red. Ketua DPW PWDPI Lampung).
Aam juga menyoroti Hibah kepada Aparat Penegak Hukum, alasanya menurut Aam ini bisa menjadi preseden buruk dalam semangat penegakan Hukum di Lampung, karena adanya Hibah kepada kejaksaan Tinggi.
“Saya berharap Hibah yang diberikan Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada APH jangan sampai dijadikan alat komunikasi dalam melemahkan penegakan Hukum dan pemberantasan Korupsi”. Aam menambahkan.
Senada dengan Aam, Ormas GEMPARIN juga menyoroti besarnya Hibah yang diberikan oleh pemerintah kota Bandar Lampung kepada instansi penegak Hukum.
“Kami sebagai bagian dari masyarakat kita Bandar Lampung berharap Hibah yang diberikan dapat bermanfaat bagi pelayanan kepada masyarakat Bandar Lampung, bukan sebagai barter”. Terang Ketua GEMPARIN
Ketua GEMPARIN juga mengajak seluruh elemen masyarakat, Mahasiswa, LSM, Ormas, OKP, untuk bersama-sama mengawasi anggaran pemerintah kota Bandar Lampung agar tepat sasaran.(Tim DPW)
EDITORIAL ARMIJI ABUSANI
