Bandar Lampung ——Newsanalis.com – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung dalam mengalokasikan dana hibah kembali menjadi sorotan publik Pemberian Dana Hibah.
Rencana terbaru untuk menyalurkan dana sebesar Rp60 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan gedung Kejaksaan Tinggi Lampung memicu perdebatan sengit mengenai skala prioritas pemerintah Diduga pemberian Hibah untuk Pengamanan bagi pemkot Bandarlampung ujar Noverwan.
Di tengah aliran dana yang lancar untuk lembaga vertikal, persoalan krusial yang menyentuh langsung hajat hidup warga seperti penanganan banjir, sampah, dan perbaikan jalan justru seolah terabaikan malaah dibaagi bagi yang Diduga guna pengaman pemkot Bandarlampung
Noverwan Angkat Bicara Melalui Lembaga Perduli Pembangunan , mendesak agar praktik pemberian hibah yang selama ini lebih banyak menyasar lembaga-lembaga vertikal segera dievaluasi dan Di STOP 
khususnya bagi Kejati dikarenakan kejati merupakan Instansi yang punya anggaran dari pusat khususnya Dari kejaksaan Agung RI .
Menurutnya, dana puluhan miliar tersebut seharusnya dapat digunakan secara lebih efektif untuk kepentingan publik yang mendesak.
“Lebih efektifnya bagaimana kemudian sebenarnya uang rakyat itu digunakan lebih untuk kepentingan publik, misalnya untuk penanganan banjir, sampah, yang sedari dulu persoalan krusial di Kota Bandar Lampung,” ujar Noverwan saat dihubungi Awak media dari Bandar Lampung, Kamis (09/10/2025) .
Di balik alasan resmi untuk memperkuat sinergi, muncul kekhawatiran bahwa gelontoran dana hibah kepada instansi vertikal, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan, berpotensi menjadi semacam “uang pengamanan” atau bertujuan untuk “pengondisian”di pemerintahan walikota Selanjutnya Menurut Noverwan dalam keadaan APBD Minus Dewan malah mengesahkan Bantuan Hibah Ada apa Dengan Dewan kota Bandarlampung pangkas Noverwan yang diamini oleh ketum Himatra Taufik Hidayat saat bertemu awak media dikantor Himatra Tadi pagi.
Noverwan mengingatkan agar dukungan finansial ini tidak membuat penegakan hukum menjadi lunak atau tebang pilih, terutama terhadap potensi masalah hukum di lingkungan pemerintah daerah khususnya Bandarlampung.
“Harapannya, hibah kepada Kepolisian dan Kejaksaan itu jangan sampai semacam uang pengamanan. Mereka diberikan hibah oleh pemerintah daerah, ya mereka harus memastikan bahwa kinerja mereka juga sesuai, kinerjanya meningkat dengan fasilitas-fasilitas yang baik,” tegas dia.
Praktik menggelontorkan dana hibah untuk institusi vertikal bukanlah hal baru di Bandar Lampung. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari era kepemimpinan sebelumnya.
Pada masa pemerintahan Wali Kota Herman HN, komitmen serupa juga ditunjukkan secara masif.
Sebagai contoh, pada 3 Juli 2020, Pemkot menyerahkan tiga gedung hibah (Madya, Muda, dan Pratama) untuk mendukung pembangunan Markas Polda (Mapolda) Lampung yang baru.
Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif bulanan sebesar Rp2 juta kepada Babinsa dan Babinkamtibmas dengan dalih meningkatkan pelayanan dan koordinasi keamanan.
Meskipun tujuan resminya adalah untuk meningkatkan sinergi keamanan dan kemajuan provinsi, alokasi anggaran yang besar ini tetap menimbulkan pertanyaan.
Noverwan menekankan bahwa tanpa diberi hibah pun, lembaga-lembaga vertikal tersebut sudah memiliki anggaran sendiri dari pemerintah pusat dan tetap memiliki kewajiban untuk bekerja secara profesional.
Oleh karena itu, ia berharap Pemkot Bandar Lampung dapat lebih bijak dalam mengelola anggaran dan menstop Bantuan tersebut ditahun 2026 memprioritaskan belanja yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat Bandarlampung.
Publik kini menanti apakah fasilitas megah yang didanai dari uang rakyat akan benar-benar mempertajam kinerja aparat, atau justru membuat hukum tumpul saat berhadapan dengan pemberi hibah.(Tim Redaksi)
