Bandar Lampung —–Newsanalis Sidak komisi kelapangan ditemukan banyak kejanggalan terkait proyek revitalisasi bangunan dengan Pagu proyek tidak sesuai. , Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung menyoroti dugaan ketidaksesuaian antara kualitas bangunan dan nilai anggaran proyek revitalisasi sekolah yang bersumber dari dana APBN. Temuan itu terungkap setelah Komisi IV melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SD dan SMP negeri di kota Bandar Lampung .
Ketua Komisi IV, Asroni, menegaskan pihaknya akan melanjutkan sidak ke 20 sekolah penerima bantuan revitalisasi. “Gak kekejar mau sidak semua, nanti dilanjut lagi. Ada 20 sekolah,” ujarnya singkat saat ditemui usai sidak, Rabu (5/11).
Dari enam sekolah yang sudah disambangi, Komisi IV menemukan variasi kualitas bangunan yang signifikan meskipun pagu anggaran relatif besar. “Kami melihat ada beberapa bangunan yang sedang dikerjakan tidak sesuai dengan pagu anggaran yang diberikan,” tegas Asroni.
Ia mencontohkan, di SD Negeri 2 Batu Putu, dengan pagu hampir Rp779 juta, kualitas pekerjaan justru dinilai tidak sebanding dengan dana yang digelontorkan. “Sungguh miris. Saat kita turun, bisa dinilai langsung bagaimana kelayakan bangunannya,” ujarnya.
Proyek revitalisasi ini merupakan program bantuan pusat yang ditransfer langsung ke rekening sekolah dengan sistem swakelola, agar masyarakat sekitar dapat terlibat dan memperoleh manfaat ekonomi. Namun, hasil pantauan Komisi IV justru menemukan indikasi adanya pemasok tunggal bahan bangunan seperti baja ringan dengan merek yang sama di beberapa sekolah.
Lebih jauh, Asroni menyoroti adanya ketua P2SP (Pejabat Pembuat Komitmen Sekolah) yang bukan berasal dari Bandar Lampung. “Ada yang dari Pesawaran, Terbanggi, dan Natar, padahal arahan jelas: harus melibatkan warga sekitar sekolah,” ujarnya menegaskan.
Sidak tahap pertama tahun 2025 ini meliputi delapan sekolah penerima dana revitalisasi, yakni:
SDN 1 Pengajaran (Rp733.462.892)
SDN 1 Rajabasa (Rp1.068.982.000)
SDN 1 Pinang Jaya (Rp1.977.985.978)
SDN 1 Jagabaya III
SDN 2 Rajabasa (Rp2.059.100.000)
SDN 2 Batu Putu (Rp779.000.000)
SMPN 23 Bandar Lampung (Rp515.000.000)
TK Negeri 4 Bandar Lampung
Tahap kedua akan mencakup 12 sekolah tambahan yang segera dijadwalkan.
Asroni mengingatkan seluruh pihak — mulai dari kepala sekolah, P2SP, panitia, hingga kepala tukang — agar menjalankan pekerjaan sesuai aturan dan transparan. “Kami minta agar proyek ini diawasi ketat oleh BPK, supaya penggunaan anggarannya sesuai dengan RAB yang diajukan,” tegasnya saat bertemu awak media (Tim redaksi)
Editorial Armizi Abusani
