Mukhlis Basri Usul Dana Desa Dievaluasi, Aspirasi Kades: Lebih Baik
Bandarlampung ——-News analis.com — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mukhlis Basri, mengungkapkan aspirasi mengejutkan dari para kepala desa (kades) terkait pengelolaan Dana Desa. Dalam Rapat Kerja Nasional Komisi V DPR RI bersama Menteri Desa PDT dan Menteri Transmigrasi, Rabu (4/2/2026), Mukhlis menyampaikan bahwa sebagian kades di daerah pemilihannya justru mengusulkan Dana Desa dihentikan.
“Ada yang menerima sekitar Rp300 juta, ada juga Rp375 juta. Data ini saya dapat langsung dari teman-teman kepala desa di dapil saya,” ujar Mukhlis di hadapan rapat.
Menurut Mukhlis, dengan semakin kecilnya alokasi Dana Desa dan banyaknya persoalan hukum yang menyertainya, para kades merasa terbebani. Aspirasi yang ia terima, kata Mukhlis, cukup ekstrem namun lahir dari kegelisahan di tingkat desa.
“Dengan banyaknya masalah ini, Pak Menteri, saya juga menerima aspirasi dari para kepala desa. Mereka mengusulkan, lebih baik Dana Desa ini di-stop saja,” ungkapnya.
Namun, para kades mengajukan syarat penting: insentif atau honor kepala desa harus dinaikkan secara signifikan. Mukhlis menilai tuntutan itu manusiawi, mengingat tekanan yang dihadapi kades dalam menjalankan pemerintahan desa.
“Mereka juga tidak kuat, Pak. Kasihan sebenarnya para kepala desa ini. Urusannya dengan hukum, dengan oknum LSM, dengan oknum wartawan—oknum ya, saya tidak memvonis semuanya,” tegas Mukhlis.
Ia menjelaskan, meski Dana Desa nilainya semakin kecil, kades tetap dipersepsikan mengelola anggaran besar, sehingga rentan terhadap intimidasi, tekanan politik, hingga kriminalisasi.
“Dana tinggal Rp300 juta, tapi mereka selalu dipandang seolah-olah mengelola dana besar terus. Ini yang membuat mereka tertekan,” katanya.
Mukhlis juga menyoroti kerentanan politisasi kepala desa, terutama menjelang pemilu. Ia menyebut kades kerap menjadi sasaran tekanan agar mendukung kepentingan politik tertentu.
“Setiap pemilu, kepala desa ini dikejar-kejar. Bahkan kadang diancam, ‘kalau tidak bantu, data Bapak akan dibuka, persoalan Bapak akan dinaikkan’,” ungkapnya.
Karena itu, Mukhlis meminta pemerintah pusat mengkaji ulang skema Dana Desa, termasuk kemungkinan menggantinya dengan insentif tetap yang lebih besar bagi kepala desa, agar mereka dapat bekerja lebih tenang dan profesional.
“Kalau kita ingin menjadikan kepala desa sebagai aparatur terdepan membangun dan memajukan desa, saya kira pemikiran memberikan insentif gaji yang tinggi ini patut dikaji secara serius,” kata Mukhlis.
Usulan tersebut memantik diskusi serius dalam Rakernas Komisi V DPR RI, mengingat Dana Desa selama ini menjadi tulang punggung pembangunan perdesaan. Pemerintah diminta menimbang ulang skema kebijakan agar tujuan membangun desa tetap tercapai tanpa membebani aparat desa secara berlebihan.
Pernyataan Mukhlis Basri sekaligus membuka ruang evaluasi nasional terhadap efektivitas Dana Desa, perlindungan hukum kepala desa, dan keberlanjutan pembangunan perdesaan di tengah kompleksitas politik dan hukum yang kian meningkat. (***/Tim).
Editor ArmijiAbusani Obara
