Jakarta | Newsanalis.com-Pemerintah Provinsi Lampung menerima penghargaan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan predikat BB (Sangat
Baik) tahun 2025 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PANRB), Rabu (11/2/2026).
Penghargaan tersebut diserahkan
langsung oleh Menteri PANRB Rini Widyantini kepada Wakil Gubernur Lampung
Jihan Nurlela di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta.
Penghargaan ini menjadi capaian pertama bagi Provinsi Lampung yang berhasil
meningkatkan nilai SAKIP dari B menjadi BB setelah sembilan tahun berturut-turut
berada di predikat B sejak 2017 hingga 2025. Predikat BB menunjukkan bahwa
kinerja instansi tidak hanya berorientasi pada administrasi, tetapi juga berdampak
nyata bagi masyarakat.
Kegiatan yang mengusung tema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju
Indonesia Emas 2045” tersebut juga menjadi momentum evaluasi nasional atas
pelaksanaan reformasi birokrasi. Selain peningkatan nilai SAKIP, Pemprov
Lampung turut meraih penghargaan Zona Integritas (ZI) untuk unit kerja Rumah
Sakit Jiwa Provinsi Lampung.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mengatakan bahwa capaian ini merupakan
hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam memperkuat perencanaan,
pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja. Menurutnya, penghargaan tersebut
menjadi standar baru dalam bekerja.
“Alhamdulillah, setelah sembilan tahun kita berada di predikat B, hari ini meningkat
menjadi BB. Ini adalah hasil kerja luar biasa seluruh perangkat daerah. Penghargaan
ini menjadi standar kita bekerja, mulai dari perencanaan sampai outcome yang
benar-benar dirasakan masyarakat,” ucap Wagub Jihan usai menerima penghargaan.
Wagub menegaskan, capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah
berpuas diri. Pemprov Lampung, lanjutnya, menargetkan peningkatan lebih lanjut
menuju predikat A pada penilaian berikutnya.
“Ke depan, ini menjadi tugas bersama untuk mempertahankan bahkan
meningkatkan kinerja menuju predikat A. Integritas dan kinerja harus terus kita
optimalkan,” ujar Wagub.
Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menekankan bahwa reformasi
birokrasi merupakan fondasi utama dalam memperkuat kapasitas negara.
Menurutnya, birokrasi yang unggul dan berintegritas akan berdampak langsung
pada kualitas pelayanan publik.
“Reformasi birokrasi itu merupakan fondasi yang paling kuat untuk bagaimana
membangun negara itu lebih kuat dan berintegritas. Kalau kita mempunyai
birokrasi yang unggul, maka kapasitas negara juga semakin kuat,” ujar Rini.
Rini menjelaskan, pemerintah saat ini tengah memasuki fase transformasi digital
atau digital governance hingga 2029. Seluruh layanan publik didorong berbasis
digital guna meningkatkan akses dan efisiensi pelayanan.
“Kita sedang menuju transformasi digital sebagai fondasi human-based
governance. Kita sudah tidak bisa lagi menghindari dari layanan-layanan yang
berbasis digital,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia mencatat peningkatan signifikan pada
indeks global E-Government Development Index (EGDI) dengan menempati posisi
ke-64 dunia. Di tingkat nasional, integrasi layanan publik diwujudkan melalui 305
Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah.
Lebih lanjut, Kementerian PANRB akan mengembangkan SAKIP menjadi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP). Skema ini dirancang untuk memperkuat
kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mendukung
program prioritas Presiden.
“Nanti kita tidak cukup hanya akan menilai SAKIP saja, tapi kita akan menilai
Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP). Semua program Presiden harus
kita dukung secara kolaboratif, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” ujar Rini.
Dalam kesempatan itu, Rini juga menegaskan pentingnya penguatan zona integritas
dan pencegahan konflik kepentingan di setiap instansi. Kementerian PANRB telah
menerbitkan Permenpan Nomor 17 Tahun 2024 tentang pengelolaan konflik
kepentingan sebagai pedoman mencegah praktik korupsi.
“Integritas itu menjadi hal yang sangat mendasar bagi para birokrat untuk
memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak
kepada masyarakat,” tutupnya.
Dengan capaian predikat BB dan penghargaan Zona Integritas, Pemprov Lampung
dinilai berhasil memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil.
Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi kinerja dan memperluas dampak
layanan publik berbasis akuntabilitas dan integritas. (Dinas Kominfotik Provinsi
Lampung).
