RSUDAM Lampung Raih Piagam Apresiasi dari DJP Bengkulu-Lampung
BANDAR LAMPUNG ——–Newsanalis.Com Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek (RSUDAM) Provinsi Lampung menerima piagam apresiasi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung.
Piagam tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi aktif RSUD Dr. H. Abdul Moeloek dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik Tahun 2026.
Dalam piagam yang diterbitkan di Bandar Lampung pada 24 September 2026, DJP Bengkulu dan Lampung menyampaikan apresiasi atas kontribusi RSUDAM dalam memberikan saran dan masukan pada kegiatan forum tersebut.
Kontribusi itu dinilai menjadi bagian dari upaya memberikan masukan dan masukan konstruktif dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung.
Forum Konsultasi Publik sendiri menjadi ruang dialog antara penyelenggara pelayanan publik dan para pemangku kepentingan. Melalui forum tersebut, berbagai saran, masukan, serta pandangan dapat disampaikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan.
Bagi RSUDAM, keterlibatan dalam forum lintas instansi tersebut juga menjadi bentuk partisipasi dalam mendukung komunikasi dan kolaborasi antarlembaga.
Piagam apresiasi tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Sigit Danang Joyo, Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, sebagaimana tercantum dalam dokumen penghargaan.
Apresiasi Sekaligus Dorongan Perbaikan
Pemberian piagam ini tidak hanya menjadi bentuk penghargaan atas keikutsertaan RSUDAM dalam Forum Konsultasi Publik, tetapi juga dapat menjadi dorongan agar keterlibatan rumah sakit dalam ruang-ruang dialog publik terus dipertahankan.
Keterlibatan aktif institusi pelayanan publik dalam forum konsultasi menjadi penting karena kualitas pelayanan tidak hanya dibangun melalui kebijakan internal, tetapi juga melalui komunikasi, evaluasi, dan keterbukaan terhadap masukan dari berbagai pihak.
Dengan diterimanya piagam tersebut, RSUDAM mencatat satu bentuk apresiasi kelembagaan atas partisipasinya dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik Tahun 2026.
