EDWARD HARISON: JIKA ADA YANG HARUS DISALAHKAN, PENGADILAN YANG MELAKUKAN EKSEKUSI, BUKAN SAYA!
BANDAR LAMPUNG –—-Newsanalis.Com Edward Harison angkat bicara terkait eksekusi rumah milik Sri Sukaisih (74), atau yang akrab disapa Nenek Sri, di Jalan Hendro Suratmin, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan pihak yang melaksanakan pembongkaran rumah tersebut.
Saat dikonfirmasi awak media melalui sambungan telepon WhatsApp pada Minggu (08/11/2026), Edward menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi merupakan kewenangan pihak pengadilan.
“Iya betul, kalau mau disalahkan pengadilan, bukan saya, karena yang melakukan eksekusi kan pengadilan,” ujar Edward Harison.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah rumah yang selama ini ditempati Nenek Sri dilaporkan telah dieksekusi hingga rata dengan tanah. Peristiwa ini kembali memunculkan sorotan publik terhadap sengketa kepemilikan lahan yang melibatkan Sri Sukaisih dan Edward Harison.
Nenek Sri mengaku telah membeli tanah tersebut sejak awal tahun 2000. Namun, belakangan Edward Harison juga mengklaim memiliki hak atas objek tanah yang sama berdasarkan dokumen kepemilikan yang dimilikinya.
Persoalan semakin menjadi perhatian karena Nenek Sri mengaku pernah memenangkan perkara perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Karang melalui perkara Nomor 167/Pdt.G/2015/PN.Tjk. Ia juga mempertanyakan riwayat peralihan hak, keabsahan dokumen pertanahan, serta perbedaan data sertifikat atas objek tanah tersebut.
Nenek Sri menyatakan masih memperjuangkan haknya melalui jalur hukum, termasuk proses kasasi yang menurut keterangannya sedang berjalan. Status dan perkembangan proses hukum tersebut perlu dikonfirmasi kepada pihak pengadilan.
PENGADILAN DAN BPN DIMINTA BUKA SUARA
Pernyataan Edward Harison yang menyebut pengadilan sebagai pelaksana eksekusi menimbulkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka. Apa dasar hukum eksekusi tersebut? Bagaimana proses dan prosedurnya? Serta bagaimana status perkara lain yang diklaim masih berjalan?
Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) diharapkan memberikan penjelasan mengenai dasar pelaksanaan eksekusi, riwayat status objek tanah, serta dokumen pertanahan yang menjadi dasar sengketa.
Perlu ditegaskan, pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan untuk menjelaskan seluruh persoalan hukum yang melatarbelakanginya.
Kasus ini bukan sekadar persoalan bangunan yang telah rata dengan tanah, melainkan juga menyangkut kepastian hukum dan nasib seorang perempuan lanjut usia yang masih memperjuangkan haknya.
Publik menanti keterbukaan dan penjelasan dari seluruh pihak terkait agar persoalan ini tidak menyisakan tanda tanya serta keadilan dan kepastian hukum benar-benar dapat ditegakkan.(**)
Editor Armiji Abusani Obara
