ZULHAS MASUK BURSA CAWAPRES Dari Partai politik
JAKARTA —––Newsanalis.Com Menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI, dinamika politik nasional memasuki babak baru. Sejumlah figur mulai masuk radar dan diperbincangkan sebagai calon pengganti Gibran. Menariknya, dua tokoh asal Lampung, Sufmi Dasco Ahmad dan Zulkifli Hasan, mencuat dalam bursa calon wakil presiden bersama sejumlah tokoh lainnya.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani telah menerima surat resmi pengunduran diri Wakil Presiden pada Kamis, 12 November 2026.
“Mas Gibran sudah menemui kami pimpinan MPR, dan menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Muzani, kemarin.
Kini, “bola” berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Siapa dua calon yang akan diusulkan kepada MPR? Spekulasi pun berkembang. Peneliti Senior Citra Institute, Efriza, menyampaikan analisisnya bahwa Sufmi Dasco Ahmad dan Zulkifli Hasan dikenal sebagai orang dekat Presiden Prabowo sehingga wajar masuk dalam bursa calon pengganti Gibran. Selain itu, nama AHY, Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, dan Muhaimin Iskandar juga menjadi figur yang diperhitungkan.
Kedekatan Dasco dengan Prabowo tidak perlu diragukan. Dasco selama ini mendampingi Prabowo dalam membesarkan Partai Gerindra. Sementara itu, loyalitas Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, kepada Prabowo juga telah teruji. Zulhas mengawal dan memastikan PAN tetap bersama Prabowo Subianto selama 15 tahun atau tiga kali pemilihan presiden.
Zulhas bukan hanya memiliki rekam jejak politik yang panjang, tetapi juga pengalaman di sejumlah jabatan strategis. Ia pernah menjabat Ketua MPR RI, Menteri Kehutanan, Menteri Perdagangan, dan kini dipercaya Presiden sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung juga telah menyinggung sejumlah tokoh yang dinilai layak dan matang untuk mendampingi Presiden Prabowo.
Dalam pertemuan dengan awak media di Kantor Perwakilan DPD RI Sulawesi Selatan, Makassar, pada 20 Oktober 2026, Tamsil menyebut sejumlah figur dari lingkungan pemerintahan, parlemen, maupun luar pemerintahan.
“Ada Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Muhaimin Iskandar,” sebutnya.
Menurut Tamsil, Presiden perlu mempertimbangkan figur yang dapat memberikan nilai tambah bagi pemerintahan dan memperkuat kepercayaan masyarakat.
Nama Sultan Baktiar Najamudin menarik perhatian karena latar belakangnya berasal dari luar partai politik, dengan pengalaman sebagai mantan pimpinan daerah dan pengusaha.
Sementara itu, Dasco, Zulhas, Puan, AHY, dan Cak Imin memiliki latar belakang kepartaian. Pilihan terhadap figur dari partai politik maupun nonpartai sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Keduanya memiliki pertimbangan masing-masing. Dalam konteks stabilitas politik, figur berlatar belakang partai politik dapat menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari sejak kekosongan jabatan tersebut.
Dengan demikian, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama, sedangkan keputusan pemilihan berada di tangan MPR. (Eka )
Editor Armiji Abusani Obara
