DPP BNM dan ABR Indonesia Bangun Sinergi Strategis, Siapkan Posko Pengaduan Narkotika dan Bantuan Hukum Gratis

43 views

DPP BNM dan ABR Indonesia Bangun Sinergi Strategis, Siapkan Posko Pengaduan Narkotika dan Bantuan Hukum Gratis

BANDAR LAMPUNG –—–Newsanalis.Com Komitmen memperkuat gerakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika terus dibangun melalui kolaborasi antarlembaga. Dewan Pimpinan Pusat Berantas Narkotika dan Maksiat (DPP BNM) melalui Ketua DPD BNM Provinsi Lampung, Sony Mahiwal, melakukan kunjungan ke Kantor DPP Advokat Bela Rakyat Indonesia (ABR Indonesia) di Bandar Lampung, Selasa (17/11/2026).


Kunjungan tersebut menjadi momentum awal penjajakan kerja sama strategis kedua organisasi, yang diarahkan pada rencana penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dalam bidang pencegahan dan pemberantasan narkotika, edukasi hukum, advokasi masyarakat, serta pendampingan hukum.

Tidak sekadar membangun komunikasi kelembagaan, pertemuan ini juga membahas sejumlah program konkret, di antaranya kampanye antinarkoba, penguatan kesadaran hukum masyarakat, pembukaan posko pengaduan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, hingga penyediaan layanan konsultasi dan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ketua DPD BNM Provinsi Lampung, Sony Mahiwal, menyampaikan bahwa sinergi dengan ABR Indonesia merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan gerakan antinarkoba sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat melalui pendekatan edukasi dan pendampingan hukum.

“Persoalan narkotika tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi atau organisasi saja. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi sosial dan profesi hukum. Kami ingin membangun gerakan yang tidak hanya menyuarakan perlawanan terhadap narkotika, tetapi juga hadir memberikan edukasi, pendampingan, dan solusi bagi masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP ABR Indonesia, Dr. (c) Hermawan, S.H.I., M.H., CM., SHEL, menyambut positif inisiatif kerja sama tersebut. Menurutnya, ancaman narkotika merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan terpadu, konsisten, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan upaya pencegahan, edukasi, rehabilitasi, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

“ABR Indonesia memandang bahwa perang terhadap narkotika bukan semata-mata persoalan penindakan hukum, melainkan juga tanggung jawab kemanusiaan dan sosial. Kita harus membangun kesadaran bersama, memperkuat ketahanan masyarakat, serta memastikan bahwa setiap warga yang membutuhkan akses terhadap keadilan memperoleh pendampingan hukum yang layak,” tegas Hermawan.

Lebih lanjut, Hermawan menyampaikan bahwa rencana pembentukan posko pengaduan dan layanan bantuan hukum gratis merupakan salah satu bentuk konkret kehadiran organisasi di tengah masyarakat.

“Posko ini nantinya diharapkan menjadi ruang pengaduan, konsultasi, edukasi, dan akses pendampingan hukum bagi masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat tidak merasa sendirian ketika menghadapi persoalan hukum yang berkaitan dengan narkotika. Tentunya, setiap penanganan akan dilakukan secara profesional, proporsional, serta tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.

Kedua organisasi juga menegaskan bahwa kerja sama ini diharapkan menjadi bagian dari dukungan masyarakat sipil terhadap program pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Dukungan tersebut dinilai penting mengingat pemberantasan narkotika membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, advokat, dunia pendidikan, dan seluruh komponen bangsa.

Bangun Gerakan Nyata, Bukan Sekadar Seremonial

Sebagai tindak lanjut penjajakan kerja sama, BNM dan ABR Indonesia akan mematangkan rencana penandatanganan MoU sekaligus menyusun program kerja bersama, termasuk mekanisme operasional posko pengaduan dan layanan bantuan hukum gratis.

Hermawan berharap, kolaborasi tersebut tidak berhenti pada seremoni penandatanganan kesepakatan, tetapi mampu melahirkan gerakan sosial yang terukur, berkelanjutan, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

“Semangat kita jelas, menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman narkotika, memperkuat kesadaran hukum, serta menghadirkan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat. BNM bergerak dalam penguatan gerakan antinarkotika, sementara ABR Indonesia siap mengambil peran melalui edukasi, advokasi, dan pendampingan hukum. Ketika kekuatan sosial dan kekuatan hukum bersatu, kita berharap lahir gerakan yang lebih efektif dan berdampak,” tutupnya.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam membangun gerakan masyarakat yang lebih kuat, berani, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, aman, bebas narkotika, serta menjunjung tinggi supremasi hukum.

DPP BNM – DPP ABR INDONESIA

Bersinergi Melindungi Masyarakat, Bergerak Menyelamatkan Generasi Bangsa.

Seedbacklink affiliate

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

google.com, pub-4028159191961500, DIRECT, f08c47fec0942fa0