Budiyono Angkat Suara soal Dugaan Pelecehan Seksual di Unila, Minta Korban Mendapat Perlindungan
Ampunnews Bandar Lampung –—–Newsanalis.Com . Dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang oknum dosen di lingkungan Universitas Lampung (Unila) menjadi perhatian publik. Kasus tersebut mencuat setelah seorang mahasiswa pascasarjana mengungkapkan pengalamannya melalui media sosial.
Dalam unggahannya, mahasiswa tersebut mengaku mengalami tindakan tidak pantas saat menemui seorang dosen berinisial RF, yang disebut menjabat sebagai Ketua Program Studi (Kaprodi), untuk meminta tanda tangan berkas akademik pada 5 Mei 2026.
Mahasiswa itu mengaku mengalami sejumlah tindakan fisik yang tidak diinginkan, mulai dari pipi dan telinganya dielus, dipeluk, hingga dicium pada bagian kening.
Selain mengungkap dugaan tindakan tersebut, mahasiswa yang bersangkutan juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap kelanjutan studi karena masih terdapat sejumlah tahapan akademik yang harus diselesaikan di kampus.
Menanggapi persoalan tersebut, Calon Rektor Universitas Lampung periode 2027–2031, Dr. Budiyono, S.H., M.H., meminta agar dugaan pelecehan seksual tersebut diusut secara menyeluruh, objektif, dan berkeadilan.
Budiyono menyampaikan keprihatinan mendalam. Menurutnya, penanganan kasus tersebut tidak boleh dilakukan setengah hati karena menyangkut perlindungan mahasiswa sekaligus integritas institusi pendidikan tinggi.
“Menyikapi berkembangnya pemberitaan mengenai dugaan pelecehan seksual yang melibatkan oknum dosen di lingkungan Universitas Lampung, saya menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus mendorong penanganan perkara secara serius, objektif, dan berkeadilan,” kata Budiyono, Senin (9/11/2026).
Ia menilai, persoalan tersebut bukan sekadar dugaan pelanggaran individual, melainkan juga menjadi ujian bagi sistem perlindungan mahasiswa dan tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman.
Menurut Budiyono, kampus semestinya menjadi ruang pendidikan yang menjamin keamanan, kehormatan, dan martabat seluruh warga akademik. Hubungan antara dosen dan mahasiswa harus dibangun atas dasar profesionalitas, etika akademik, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Dalam merespons persoalan tersebut, Budiyono menyampaikan lima hal yang perlu menjadi perhatian pihak universitas.
Pertama, pengusutan harus dilakukan secara menyeluruh dan independen.
Setiap laporan dugaan kekerasan seksual harus ditangani melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif dan profesional, serta bebas dari intervensi kepentingan maupun pengaruh jabatan. Namun, proses pemeriksaan juga harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan memberikan keadilan kepada seluruh pihak.
Kedua, perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas.
Universitas diminta menjamin keamanan, kerahasiaan identitas, pendampingan, serta keberlanjutan pendidikan mahasiswa yang melaporkan dugaan pelecehan seksual.
Budiyono menegaskan, tidak boleh ada intimidasi, diskriminasi, tekanan, ataupun hambatan akademik terhadap mahasiswa yang mencari perlindungan dan keadilan.
Ketiga, pimpinan universitas harus memastikan kepastian dan akuntabilitas penanganan perkara.
Setiap tahapan pemeriksaan harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Perkembangan penanganan kasus juga perlu disampaikan secara proporsional dengan tetap menjaga kerahasiaan korban, integritas pemeriksaan, dan hak pihak terlapor.
Keempat, sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus perlu diperkuat.
Budiyono menilai keberadaan satuan tugas tidak cukup hanya sebatas memenuhi kewajiban administratif. Satgas harus didukung mekanisme kerja yang efektif, independensi, serta dukungan kelembagaan yang memadai.
Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, kata dia, harus menjadi bagian dari budaya akademik dan tata kelola perguruan tinggi.
Kelima, integritas dan perlindungan warga kampus harus menjadi fondasi kepemimpinan universitas.
Menurut Budiyono, keberhasilan perguruan tinggi tidak semata-mata diukur dari capaian akademik, pemeringkatan, maupun pembangunan infrastruktur. Lebih dari itu, universitas harus mampu menghadirkan lingkungan pendidikan yang aman, berkeadilan, dan bermartabat.
Sebagai calon Rektor Unila periode 2027–2031, Budiyono menegaskan pentingnya tata kelola universitas yang berintegritas, transparan, responsif terhadap pengaduan, serta menjamin perlindungan yang setara bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
Ia juga mengajak seluruh sivitas akademika Unila untuk menyikapi persoalan tersebut secara bertanggung jawab, menghormati proses pemeriksaan, serta menghindari tindakan yang berpotensi merugikan korban maupun mengganggu objektivitas penanganan perkara.
“Nama baik universitas tidak ditentukan oleh kemampuan menutupi persoalan, melainkan oleh keberanian institusi dalam menegakkan kebenaran, memberikan keadilan, dan melakukan pembenahan secara bertanggung jawab,” ujarnya.
Budiyono berharap dugaan kasus tersebut menjadi momentum bagi Unila untuk memperkuat integritas kelembagaan dan membangun sistem perlindungan warga kampus yang lebih efektif.
Dengan demikian, Unila tidak hanya menjadi institusi yang unggul dalam bidang akademik, tetapi juga mampu menjamin lingkungan pendidikan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan kehormatan akademik. (Lena)
