Pemilihan Koordinator Jurnalis di Polda Lampung Diduga Tidak Profesional
Bandar Lampung ——News analis. com,
Dalam sebuah acara yang semula diundang sebagai ajang silaturahim, sejumlah jurnalis terkejut dengan adanya agenda pemilihan koordinator jurnalis yang tidak diumumkan sebelumnya. Banyak yang merasa tertipu dan kecewa karena acara yang seharusnya menjadi ajang membangun hubungan baik berubah menjadi ajang pemilihan yang penuh kontroversi.
Seorang jurnalis yang hadir mengungkapkan, “Kami datang dengan niat bersilaturahim, tetapi tiba-tiba ada pemilihan koordinator. Ini sangat tidak profesional,” katanya. Undangan yang seharusnya hanya untuk para jurnalis yang bermitra dengan Polda Lampung ternyata dihadiri banyak orang yang tidak dikenali.
“Kami heran melihat banyak wajah baru yang tiba-tiba muncul di acara ini,” ujar salah satu jurnalis yang tidak mau disebutkan namanya. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa ada pasukan dadakan yang sengaja diundang untuk mempengaruhi hasil pemilihan.
Lebih lanjut, proses pemilihan koordinator jurnalis pun menuai kritikan. Menurut beberapa saksi, pemilihan dilakukan secara tertutup dan tidak transparan. “Kami tidak bisa melihat bagaimana suara dihitung. Ini sangat mencurigakan,” keluh seorang peserta. Banyak yang mempertanyakan integritas proses tersebut karena dalam undangan disebutkan bahwa acara hanya untuk jurnalis mitra, namun pada kenyataannya, banyak peserta yang bukan bagian dari mitra resmi.
Proses penghitungan suara yang tidak terbuka juga menjadi sorotan. Banyak jurnalis yang merasa bahwa suara mereka tidak dihargai dan diduga ada penggelembungan suara. “Kami merasa ada manipulasi dalam penghitungan suara. Ini sangat mencoreng profesionalisme Polda Lampung,” ujar seorang jurnalis senior.
Dugaan adanya penggelembungan suara semakin menguatkan kecurigaan bahwa pemilihan ini telah diatur. “Sekelas Polda Lampung melakukan pemilihan koordinator jurnalis dengan cara seperti ini, apa kata dunia?” celetuk seorang jurnalis dengan nada kesal.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu dibenahi dalam proses pemilihan yang melibatkan institusi penting seperti Polda. Transparansi dan profesionalisme harus dijunjung tinggi agar kepercayaan publik tidak luntur.
Dengan adanya kejadian ini, banyak pihak yang berharap agar Polda Lampung dapat memberikan klarifikasi dan memperbaiki sistem pemilihan di masa depan. “Kami berharap ada tindakan nyata untuk memperbaiki ini. Jangan sampai kepercayaan publik dan jurnalis terhadap Polda Lampung semakin menurun,” tutup seorang jurnalis yang hadir.
Kejadian ini memberikan pelajaran penting tentang pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam setiap kegiatan yang melibatkan banyak pihak, terutama ketika melibatkan institusi penegak hukum seperti Polda Lampung dan APH (**/Tim)
Editor (Armiji Abusani)
