Bandar Lampung ——News analis Com, Lampung menjadi sorotan dan merupakan daerah tertinggi tentang Isu politik uang dan Netralitas ASN menguat di Pilkada Lampung.
Pilkada Serentak Provinsi Lampung Tahun 2024 dihadapkan pada dua ancaman utama, yakni politik uang dan Netralitas ASN dan apatur pamong Desa dan para ketua Rt khususnya didaerah perkotaan seperti Bandar Lampung .
“Politik uang dan pelanggaran netralitas ASN adalah merusak demokrasi, baik Netralitas ASN maupun TNI/Polri,” ujar Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P Panggar di hotel Novotel Bandarlampung, Kamis (3/10/2024).
Ia menuturkan memasuki hari kesembilan tahapan kampanye Pilkada 2024, Bawaslu mengendus modus politik uang dalam kampanye, serta kampanye terselubung.
Politik uang ini dikemas dalam kampanye bentuk lain seperti pasar murah.
“Di pasar murah, beli beras seharga Rp10.000 dijual harga Rp5.000. Itu tidak apa-apa. Tapi modusnya, akan ada anggota dewan dari paslon yang didukung memborong beras murah, terus dibagi-bagikan kepada masyarakat dengan label paslon tadi,” kata Iskardo.
“Kami tidak menghalangi anggota DPRD sebagai insan partai politik untuk berkampanye, tapi dengan syarat wajib cuti,” tegas Iskardo.
Isu Politik Uang dan Netralitas ASN Menguat di Pilkada Lampung
Calon Wakil Gubernur Lampung Nomor Urut 1 Jihan Nurlela (kiri) dan Nomor Urut 2 Sutono (kanan) membacakan Deklarasi Pilkada Damai 2024 pada acara Apel Tiga Pilar Dalam Rangka Pilkada Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan Polda Lampung di Ballroom Novotel Lampung, Kota Bandarlampung, Kamis (3/10/2024). .
“Kalau paslon diundang tidak perlu STTP. Tapi, kami akan melihat materi yang disampaikan dalam kegiatan, apakah bermuatan kampanye atau bukan,” tutur dia.
STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) adalah pemberitahuan tertulis untuk pertemuan terbatas dari Petugas Penghubung paslon kepada kepolisian dengan tembusan disampaikan kepada KPU dan Bawaslu.
Iskardo menuturkan Bawaslu Provinsi Lampung dan 15 Bawaslu Kabupaten/Kota bersama pemerintah daerah dan TNI/Polri terus berkoordinasi untuk penguatan pencegahan pelanggaran netralitas ASN Dan pamong Desa maupun para ketua Ketua RT diperkotaan seperti Bandar Lampung
Kota Bandar Lampung harus menjadi Proritas bagi Bawaslu dikarenakan peran para ketua Ketua Rt dan para Lurah dan camat sering melakukan intimidasi kepada bawaannya untuk memenangkan pasangan Calon walikota yang mungkin ada perintah juga dari sang calon ini kesempakan mendapatkan bonus bila menangkap money politik dan langsung Melaporkan nya kepada Bawaslu dan pihak kepolisian.
“Bawaslu memiliki program Deklarasi Netralitas ASN, Kepala Desa, TNI/Polri, di setiap kabupaten/kota. Pematerinya dari tiga pilar yakni Kejaksaan, Polri, dan TNI,” kata dia.
Isu Politik Uang dan Netralitas ASN Menguat di Pilkada Lampung
Pasangan Calon Kepala Daerah se-Provinsi Lampung foto bersama usai menandatangani Deklarasi Pilkada Damai 2024 pada acara Apel Tiga Pilar Dalam Rangka Pilkada Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan Polda Lampung di Ballroom Novotel Lampung, Kota Bandarlampung, Kamis (3/10/2024).
Ikrar netralitas ini upaya Bawaslu Provinsi Lampung memitigasi pelanggaran.
“Tetapi, sebaik dan sekuat apapun pengawasan dan pengaturannya, tanpa dibarengi kesadaran tetap saja pelanggaran terjadi,” ujar Iskardo.
Saat penanda tangani pilkada tanpa Money politik.
Iskardo menegaskan ASN dan TNI/Polri harus bebas dari intervensi politik dan tidak boleh berpihak secara politik kepada pasangan calon walikota /Bupati maupun Gubernur pada pilkada 2024..
Pemilih pemula menjadikan runutan Pilkada yang sukses ditahun 2024 karena kaum muda maupun mekenial merupakan agen perubahan.
“Mereka inilah yang menjalankan kontestasi pilkada hari ini. Apakah kontestasi hari ini patut dicontoh atau tidak oleh generasi muda kita,” ujar Iskardo.
Dia pun berharap paslon dapat menjadi teladan bagi pemilih muda agar tidak apatis dengan politik.
“Terkait politik uang, kami mengharapkan pihak berwajib, paslon, tim paslon, partai politik, dan masyarakat umum, memiliki kegelisahan yang sama,” kata dia.
“Kami juga mendorong pemilih untuk memilih dengan kesadaran diri terhadap visi misi dan sosok paslon. Bukan memilih karena ada iming-iming atau materi. Sehingga pilihannya betul-betul pilihan rasional dan cerdas,” pungkas Iskardo.(Tim /Red)
Editorial (Armiji Abusani)
