Ketum Himatra menyayangkan pengangkatan Saipul sebagai Plt Kepala Dinas PMDT Provinsi Lampung, diduga Baperjakat salahi aturan.
Lampung ,—– Neswanalis . Com Sekertaris Provinsi Lampung, Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah diduga melakukan malbirokrasi, ini jelas memalukan. Seharusnya sebelum mengeluarkan SK Baperjakat harus melihat Undang-undang dan peraturan, walau atas perintah Gubernur, karena Baperjakat yang bertanggung jawab atas jabatan yang diberikan kepada seseorang dilingkungan birokrasi.
Seperti diketahui, akibat terungkapnya kasus Plt Kepala Dinas PMDT, Saipul, yang ditengarai menyalahi ketentuan perundang-undangan dalam pengangkatannya, Komisi I DPRD Lampung mengambil sikap tegas, yaitu akan segera memanggil pimpinan BKD.
Menyikapi persoalan tersebut, Ketum Himatra Taufik Hidayatullah, meminta Gubernur Lampung untuk membatalkan keputusan tersebut, ini jelas melanggar aturan, Gubernur wajib menegur dan memberi sanksi kepada sekprov, karena Blenyon dan lalai dalam melaksana kan tugas.
Menurut Taufik setidaknya ada 5 aturan yang berpotensi dilanggar Gubernur Mirza atas keputusannya menunjuk Saipul sebagai Plt Kepala Dinas PMDT Lampung. Yaitu:
1. Surat Edaran (SE) Menpan-RB Nomor: B/1346/M.SM.02.03/2022.
2. UU ASN Nomor: 5 Tahun 2014
3. PP Nomor: 11 Tahun 2017 jo. PP Nomor: 17 Tahun 2020.
4. Surat Edaran (SE) BKN Nomor: 1/SE/I/2021.
5. Sistem Merit dan Prinsip KASN.
Taufik mengatakan dengan terjadinya pelanggaran terhadap 5 aturan atas penunjukan Saipul sebagai Plt Kepala Dinas PMDT Lampung, tentu akan berdampak dan ada konsekuensinya, yakni potensi cacat hukum dan maladministrasi.
Ketum Himatra meminta dengan tegas Gubernur Lampung, menyikapi dengan serius, persoalan ini jangan sampai malah menjadi persoalan dan bisa merusak reputasi Gubernur Lampung (Redaksi).
Editor ArmijiAbusani
