Oleh: Rustami Alfaroqi, S.H., M.H. LEX NOBLE Advocates & Legal Consultants
Bandar Lampung | Newsanalis,com- Unit Penunjang Akademik Bimbingan dan Konseling (UPA BK) Universitas Lampung hadir untuk mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis warga kampus melalui layanan bimbingan, konseling, konsultasi psikologis, pendampingan, serta penyediaan fasilitas layanan yang relevan. Fungsi pelayanan ini tidak sama dengan mandat investigasi: UPA BK tidak memiliki kewenangan inheren untuk menyelidiki, memeriksa, atau memutus perkara kekerasan seksual; tugas penanganan formal berada pada Satgas PKKPT dan pejabat berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, ketika unit yang memberikan dukungan psikologis dan fasilitas justru diminta memikul tanggung jawab atas proses dan keputusan di luar mandatnya, pertanyaan tentang keadilan organisasi tidak dapat dihindari: apakah kebijakan dan relasi kuasa sedang merendahkan martabat unit fungsional yang seharusnya dilindungi dan diberdayakan?
Penanganan dugaan kekerasan di kampus bukan hanya ujian terhadap Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PKKPT). Ia menguji apakah universitas mampu memisahkan tugas pemeriksaan, dukungan layanan, koordinasi pimpinan, keputusan administratif, dan kewajiban pemulihan korban. Ketika batas itu kabur, korban dapat kehilangan kepastian; petugas kehilangan perlindungan organisasi; dan pimpinan kehilangan legitimasi moral.
Membantu Bukan Mengambil Alih: Metafora yang Mengungkap Cacat Tata Kelola
Dokumen “Analisis Akuntabilitas UPA BK dan Satgas PPKPT Unila” memakai analogi yang menggugah: orang tua menitipkan sebagian kebutuhan anak kepada tetangga, lalu tetangga yang telah membantu justru diminta memikul seluruh tanggung jawab pengasuhan. Metafora ini bukan untuk mengecilkan tugas Satgas atau membebaskan UPA BK dari evaluasi. Pesannya lebih mendasar: tempat memberikan bantuan tidak otomatis menjadi sumber kewenangan, dan solidaritas bukanlah penyerahan mandat.
UPA Bimbingan dan Konseling memiliki fungsi layanan konsultasi, mediasi, penyuluhan, pendampingan, dan urusan pendukung menurut ketentuan organisasi Unila. Satgas PKKPT memiliki mandat khusus dalam pencegahan dan penanganan kekerasan. Ketika UPA BK meminjamkan ruang, personel, atau layanan, kontribusi tersebut harus dihitung sebagai dukungan yang terukur, bukan dibaca seakan unit itu otomatis menjadi atasan Satgas atau pengambil keputusan penanganan perkara.
Dari Keterlambatan Prosedural Menjadi Pertanyaan tentang Kekuasaan
Naskah sumber merujuk Keputusan Rektor Unila Nomor 2173/DST/UN26/KP/2026 tentang susunan Satgas tahun 2026 dan mencatat rekomendasi Satgas pada 6 Oktober serta 8 November 2026, kemudian keputusan Rektor pada 13 November 2026 mengenai pemberhentian sementara seorang pejabat dari jabatan ketua program studi selama pemeriksaan disiplin.
Rangkaian ini tidak membuktikan dengan sendirinya kesalahan pihak tertentu. Namun, ia menunjukkan perbedaan fundamental antara tindakan merekomendasikan dan kewenangan menetapkan keputusan.
Apabila ada masa tunggu, evaluasi harus mengukur interval tiap tahapan: sejak laporan diterima, pemeriksaan diselesaikan, rekomendasi disampaikan, arahan diterbitkan, sampai keputusan dan pemulihan dilaksanakan. Tanpa peta waktu dan kewenangan, kalimat “penanganan lamban” dapat berubah menjadi tuduhan yang salah alamat.
Kekerasan Struktural: Saat Sistem Menghasilkan Ketidakberdayaan
Johan Galtung mengajarkan bahwa kekerasan dapat dibaca bukan hanya sebagai tindakan langsung, tetapi juga sebagai kondisi struktural yang menghalangi terpenuhinya kebutuhan dan potensi manusia. Dalam kampus, risiko itu muncul apabila prosedur tersedia di atas kertas tetapi keputusan menggantung; korban berulang kali mencari kabar; petugas pelayanan tidak dapat menjawab karena kewenangan berada di tangan pihak lain; dan institusi tidak menyediakan jalur eskalasi yang jelas.
Istilah “kekerasan kekuasaan”, “kekerasan kebijakan” dan “pelecehan martabat kelembagaan” dipakai di sini sebagai kategori kritik sosial-organisasional, bukan kesimpulan bahwa tindak pidana atau pelanggaran disiplin telah terbukti.
UPA BK berpotensi mengalami bentuk kekerasan struktural apabila kontribusinya diabaikan, ruang pembelaan profesionalnya dipersempit, atau unit itu diposisikan menanggung kegagalan tahapan yang tidak dikuasainya. Yang harus diuji adalah praktik, dokumen penugasan, akibat yang dialami, dan hubungan sebab-akibatnya.
Relasi Kuasa: Superioritas Figur, Inferioritas Struktural, dan Martabat UPA BK
Michel Foucault menunjukkan bahwa kuasa bekerja melalui tata prosedur, pengendalian agenda, dan penentuan siapa yang berhak berbicara. Pierre Bourdieu menjelaskan bagaimana dominasi simbolik membuat ketimpangan dianggap wajar.
Di universitas, figur pimpinan dapat tampil superior karena memegang legitimasi birokratik, sedangkan unit fungsional yang jarang memperoleh perhatian, sumber daya, atau akses ke forum keputusan berada pada posisi inferior secara struktural. Ini bukan kelemahan pribadi pengelolanya, melainkan asimetri kapasitas untuk memengaruhi keputusan dan narasi kelembagaan.
Superioritas figur menjadi problem ketika perintah, evaluasi, atau kebijakan mengalir ke bawah tanpa kesediaan menelusuri kewajiban pejabat di atas. Apabila UPA BK yang menyediakan layanan serta fasilitas justru dituding menanggung kegagalan keseluruhan penanganan, praktik itu dapat dibaca sebagai perendahan martabat profesi dan unit kerja: kerja kepedulian berubah menjadi alasan menyalahkan.
Klaim tersebut wajib diuji melalui ucapan, instruksi, surat, mekanisme evaluasi, dan kesempatan klarifikasi, bukan sekadar dugaan motif.
Mandat Satgas yang Dibiarkan: Kegagalan Pembinaan, Bukan Semata Kegagalan Pelaksana
Persoalan paling tajam ialah kemungkinan fungsi Satgas PKKPT terabaikan bukan karena Satgas semata tidak bekerja, melainkan karena rantai kepemimpinan tidak cukup membina, membimbing, mengarahkan, memfasilitasi, dan menindaklanjuti opsi yang diajukannya.
Pembinaan memberi orientasi; bimbingan menyelesaikan keraguan prosedural; pengarahan menentukan jalur tindak lanjut; fasilitasi menjamin personel, anggaran dan perlindungan; keputusan menerjemahkan rekomendasi menjadi tindakan yang sah.
Tanpa kelima fungsi ini, Satgas dapat dipaksa memikul ekspektasi hasil yang perangkat keputusannya tidak dimiliki.
Namun, dugaan pembiaran mesti dibuktikan melalui jejak rekomendasi, nota dinas, disposisi, permintaan arahan, respons pejabat, ketersediaan fasilitas, dan waktu keputusan.
Satgas tetap harus dievaluasi atas mutu pemeriksaan, prosedur dan pemantauan dalam mandatnya. Jika hasilnya lengkap dan tepat waktu tetapi pilihan tindak lanjut berhenti di meja pejabat berwenang, beban akuntabilitas pada tahap tersebut tidak patut dipindahkan kepada Satgas, apalagi kepada UPA BK.
Hukum Administrasi: Tugas, Kewenangan dan Pertanggungjawaban Tidak Dapat Dipertukarkan
UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberi kerangka untuk menguji legalitas tindakan, pembagian kewenangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik: kepastian hukum, kecermatan, ketidakberpihakan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.
Karena itu, klaim bahwa “semua tanggung jawab berada di UPA BK dan Satgas” harus dibuktikan melalui dasar penugasan, delegasi atau mandat, bukan semata kebiasaan, kedekatan ruang, atau perintah lisan yang tidak terlacak.
Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 membedakan kedudukan Satgas dan pertanggungjawabannya melalui wakil pimpinan yang ditunjuk sesuai bentuk perguruan tinggi (Pasal 23–24). Ketentuan ini harus dibaca bersama SK dan praktik organisasi Unila.
Permendikbudristek Nomor 49 Tahun 2024 (Pasal 83–84) menetapkan fungsi UPA BK sebagai layanan bimbingan dan konseling. Kedua dasar itu tidak dapat dipakai dan salah besar untuk menyimpulkan bahwa UPA BK dengan sendirinya mengambil alih fungsi pengambilan keputusan disiplin atau sanksi.
Dalam kasus Unila, maka perlu ditelusuri sebenarnya Wakil Rektor yang mana yang paling pas (sesuai). Apakah penunjukannya sebagai wakil pimpinan yang membawahi Satgas sudah di SK-kan, fungsi koordinasi apa yang didelegasikan, kapan rekomendasi diterimanya, arahan apa yang telah diberikan, serta keputusan apa yang tetap merupakan kewenangan Rektor.
Demikian juga halnya dengan UPA BK? Jika tidak maka komitmen dan pemahaman pimpinan lemah terhadap ini, padahal tusi dan kedudukan PKKPT itu esensial sebagai mandatori dari Kementerian induk.
Etika Administrasi Publik: Keterlambatan Bukan Peristiwa Netral bagi Korban
Tradisi New Public Service dari Janet dan Robert Denhardt menempatkan pelayanan kepada warga sebagai ukuran utama aparatur publik.
Dalam penanganan kekerasan, prosedur harus melayani kebutuhan perlindungan, informasi, keselamatan dan pemulihan korban, sambil tetap menjaga kerahasiaan, objektivitas, dan hak terlapor atas proses yang adil.
Korban tidak boleh dipaksa menjadi kurir antarunit untuk mengetahui siapa yang sedang memegang berkas atau kapan keputusan dikeluarkan.
Apabila korban merasa tidak direspons, respons universitas tidak cukup menyatakan bahwa Satgas telah bekerja. Harus ada penjelasan terukur: apa tahap yang masih berlangsung, apa yang dapat diinformasikan secara sah, layanan sementara apa yang disediakan, dan siapa kontak penanggung jawab yang benar.
Keterlambatan tanpa komunikasi dapat menambah beban psikologis serta memunculkan risiko viktimisasi sekunder.
Martabat Unit Fungsional adalah Ujian Etika Kepemimpinan
Pemimpin tidak cukup menempatkan Satgas sebagai pelaksana lalu membiarkannya tanpa pembinaan, bimbingan, arah, fasilitas, dan respons atas rekomendasi.
Kepemimpinan juga ditakar dari penghormatan terhadap UPA BK sebagai unit profesional yang kerap bekerja tanpa sorotan. Jika dukungan yang diberikan justru dibalas dengan penimpaan kesalahan tanpa kewenangan sepadan, organisasi mengirim pesan berbahaya: yang loyal dan membantu dapat dijadikan penanggung risiko, sementara kuasa atas keputusan tak tersentuh evaluasi.
Kondisi itu menggerus rasa aman, kepercayaan dan solidaritas kelembagaan.
Enam Koreksi Sistemik yang Harus Dijawab Pimpinan Unila
Pertama, buka peta kewenangan secara internal dan dapat diaudit.
Cocokkan SK Rektor Nomor 2173/DST/UN26/KP/2026, penunjukan pejabat yang membawahi Satgas, tugas UPA BK, surat tugas tambahan, dan instrumen pelimpahan kewenangan. Publikasi dan komunikasikan hal ini, agar tidak saling lempar tanggungjawab kekita terjadi tuntutan massif dan viral atas penanganan masalah. Inilah yang disebut keterbukaan informasi publik.
Kedua, audit alur waktu setiap perkara.
Buat matriks tanggal masuk laporan, penyelesaian pemeriksaan, penyampaian rekomendasi, disposisi pimpinan, keputusan, pelaksanaan sanksi bila relevan, serta perlindungan dan pemulihan. Tandai waktu tunggu dan alasan yang terdokumentasi; bedakan keterlambatan teknis, administratif dan keputusan.
Ketiga, gunakan akuntabilitas terdiferensiasi.
Satgas dievaluasi atas prosedur dan mutu hasil; UPA BK atas dukungan yang sah; pimpinan koordinatif atas fasilitasi, komunikasi dan eskalasi; pejabat pemutus atas ketepatan tindak lanjut dalam ruang kewenangannya. Evaluasi yang adil bukan evaluasi yang lunak: justru semakin tajam karena masing-masing dinilai sesuai tindakan yang benar-benar dikendalikannya.
Keempat, wajibkan penugasan tertulis berikut kapasitasnya.
Bantuan UPA BK tidak boleh bertumpu direksi atas relasi kuasa, tetapi sesuai tugas pokok dan fungsinya. Penugasan dalam organisasi tidak boleh lisan, tetapi terdokumentasi dan perlu menyebut lingkup, durasi, pemberi tugas, tenaga, anggaran, batas kewenangan, perlindungan petugas dan jalur pelaporan.
Kelima, bentuk mekanisme eskalasi dan komunikasi korban.
Setiap rekomendasi yang menunggu keputusan mesti memiliki penanggung jawab proses, tenggat tinjauan internal, pencatatan alasan tertunda, dan pemberitahuan perkembangan yang dapat diberikan secara aman. Dalam keadaan yang memenuhi syarat, langkah perlindungan dan pendampingan tidak boleh bergantung semata pada menunggu putusan akhir.
Keenam, bangun budaya koreksi ke atas.
Pimpinan perlu memberi ruang bagi pelaksana untuk menyatakan keberatan atas penugasan yang melampaui mandat tanpa takut dianggap tidak loyal. Integritas organisasi tampak ketika kritik terhadap struktur tidak diperlakukan sebagai serangan personal, dan pejabat tinggi dinilai dengan standar akuntabilitas yang setara.
Jangan Jadikan Solidaritas sebagai Dasar Pemindahan Tanggung Jawab
Metafora “tetangga yang membantu” sekarang menyingkap dua lapis pertanyaan. Pertama, siapa menanggung akibat ketika bantuan UPA BK diperlakukan seolah kewajiban utama? Kedua, siapa memikul tanggung jawab apabila Satgas telah menyajikan opsi, tetapi tidak memperoleh pembinaan, pengarahan, fasilitas, dan tindak lanjut yang diperlukan?
Menjawabnya menuntut audit wewenang dan tindakan nyata, bukan menyederhanakan persoalan menjadi pencarian unit yang paling mudah dimintai pertanggungjawaban.
Universitas yang adil tidak hanya menagih laporan dari bawah, tetapi juga menagih pembinaan dan keputusan dari atas. Mengabaikan martabat unit fungsional berarti merusak etika pelayanan; membiarkan rekomendasi tanpa tindak lanjut berarti mengaburkan tujuan pembentukan Satgas.
Kewenangan tidak boleh menjadi tameng superioritas, sedangkan keterbatasan posisi tidak boleh menjadikan UPA BK inferior dan harus menanggung kekerasan atas kesalahan kebijakan termasuk semua resikonya.(Redaksi)
Editor Armiji Abusani Obara








