Pringsewu | Newsanalis.com– Kebijakan Bupati Pringsewu, Riyanto Pamungkas, mengangkat tujuh (7) tenaga informasi teknologi (IT) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pringsewu di soal.
Langkah itu dinilai tidak selaras dengan kebijakan umum anggaran berkaitan dengan efisiensi dan efektifitas dalam membangun ekosistem komunikasi.
“Di satu sisi pemerintah daerah memberlakukan pemangkasan anggaran terhadap organisasi perangkat daerah (OPD). Tetapi, di lain pihak justru ini malah mengangkat 7 tenaga IT (konten) melalui Diskominfo Pringsewu”, ucap Ahmad Khattab, Ketua DPC Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Pringsewu, Minggu (22/11/2026).
Sebaliknya, Khattab memandang pengangkatan tujuh (7) tenaga IT bukan merupakan kebutuhan mendesak, mengingat kemitraan dengan media konvensional (cetak) dan juga online yang sudah berjalan.
Menurut Khattab, tekanan fiskal dan efisiensi anggaran juga cukup berimbas pada hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan media.
“Ini kan jadi kontra produktif. Beberapa kegiatan di Diskominfo, termasuk kerjasamanya dengan media harus dipangkas, tetapi setelah itu munculkan kegiatan baru yakni pengangkatan tenaga IT. Lalu dimana nilai efisiensinya” tandas Khattab.
Pandangan serupa disampaikan Syaifullah, S.Sos, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Pringsewu. Ia menilai, pengangkatan 7 tenaga IT (konten) di tahun anggaran perubahan 2025 cukup membebani keuangan di Diskominfo Pringsewu.
Sebab kata dia, sesuai dengan SK Bupati, untuk satu orang tenaga IT berhak atas honor sebesar 2,5 juta per bulan.
“Persoalannya bukan sebatas hanya pemerintah menggunakan jasa tenaga IT (influencer). Selain menyerap anggaran ratusan juta, manajemen kerja mereka di Diskominfo selama ini seperti apa ?”, ucap Syaiful.
Perusahaan pers resmi lanjut Syaiful, selama ini dituntut untuk memenuhi ketentuan perundang – undangan, standar jurnalistik, kode etik, serta profesionalitas wartawan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Sementara, publikasi influencer justru memiliki karakter dan mekanisme pertanggungjawaban yang berbeda.
“Konten media sosial tidak otomatis tunduk pada seluruh standar dan mekanisme jurnalistik yang berlaku bagi perusahaan pers. Lantas, mengapa pemerintah begitu mudah mengalokasikan anggaran untuk influencer (tenaga IT), sementara perusahaan pers yang menjalankan fungsi kontrol sosial, edukasi, dan penyampaian informasi kepada masyarakat masih harus berjuang mendapatkan perhatian serta kemitraan yang proporsional ?”, tandasnya setengah bertanya.
Di era digitalisasi sebut Syaiful, strategi komunikasi melalui media sosial memang diperlukan. Namun persoalan yang terjadi, bukan soal mempertentangkan wartawan dengan influencer (tenaga IT).
Sebab kata Syaiful, keduanya memang memiliki ruang masing – masing. Namun pemerintah juga jangan sampai menciptakan ketimpangan dalam membangun ekosistem komunikasi publik.
“Media pers hanya dibutuhkan ketika pemerintah memerlukan pemberitaan, tetapi diabaikan ketika anggaran publikasi dibagikan. Sebab, keberlangsungan hidup media lokal juga menjadi tanggung jawab moril dari pemerintah daerah”, imbuhnya.
Syaiful juga mengingatkan, jangan sampai efisiensi anggaran hanya menjadi slogan, sementara belanja komunikasi publik bernilai ratusan juta rupiah tidak mendapatkan pengawasan.
“Satu hal yang tidak boleh kita lupakan yaitu APBD adalah uang rakyat. Penggunaannya juga harus mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan hanya sebatas untuk popularitas dan pencitraan semata”, pungkasnya. (*)








