Ono Opo, Sugiono Oh Sugiono
Oleh Aprohan Saputra, M.Pd.
Ketua IWO Lampung
“Ono opo iki? Diplomasi Rasa Wedang Jahe, Tapi Gaza Lagi Kobong”.
Lampung,——-NEWS ANALIS.COM Lampung Kalimat itu mungkin jadi reaksi pertama banyak orang ketika mendengar pernyataan Menteri Luar Negeri RI Sugiono soal penahanan relawan dan jurnalis Global Sumud Flotilla (GSF) menuju Gaza.
Di saat publik dunia sedang panas melihat relawan kemanusiaan dicegat di laut internasional, eh diplomasi kita malah terdengar adem kayak teh anget habis Magrib.
Sugiono bilang itu bukan penculikan. Bukan pula penyanderaan. Katanya cuma “intercept” atau pengamanan.
Lha kok ngono to, Pak Menlu?
Pernyataan tersebut bagi sebagian masyarakat terasa “ora ilok” — istilah Jawa yang berarti tidak pantas secara moral dan etika sosial.
Bagi masyarakat Lampung sendiri, sikap yang dianggap terlalu lunak terhadap penindasan sering disebut sebagai “cadang hati”, yakni kehilangan ketegasan nurani ketika melihat ketidakadilan di depan.
Pernyataan tersebut memantik kritik luas karena dianggap merelatifkan tindakan represif zionis Israel, melemahkan posisi moral Indonesia, serta mengabaikan fakta bahwa relawan sipil dan jurnalis ditahan secara paksa di perairan internasional.
Kalau wong kampung naik motor terus dicegat, dibawa paksa, HP disita, lalu tidak bisa pulang, biasanya warga tidak menyebut itu “pengamanan”. Minimal sudah teriak, “Maling! Culik!”
Tapi mungkin bahasa diplomasi memang beda level. Bahasa yang kadang bikin rakyat garuk-garuk kepala sambil ngomong: “Iki sing mumet aku opo bahasane?”
Orang Jawa punya istilah “Kakean ewuh pakewuh.” Terlalu sungkan sampai kehilangan ketegasan.
Nah, sebagian publik melihat respons Sugiono seperti itu. Terlalu hati-hati memilih kata sampai terasa kehilangan keberpihakan moral.
Padahal yang dicegat itu relawan kemanusiaan, aktivis sipil, bahkan jurnalis Indonesia. Bukan kapal bajak laut. Bukan kapal perang. Bukan kapal isi sandal Swallow palsu.
Ini kapal bantuan kemanusiaan menuju Gaza.
Tapi anehnya, istilah yang muncul malah “pengamanan”. “Sing salah kok malah diajeni.”
Yang bikin publik tambah greget, lokasi kejadiannya bukan di halaman Israel, melainkan di perairan internasional. Lha nek laut internasional wae iso dicegat sak karepe dewe, terus hukum internasional gunane opo?
***
Dalam komunikasi politik internasional, pilihan istilah memiliki makna ideologis. Ketika pemerintah menyebut “pengamanan” terhadap penahanan relawan sipil, maka secara tidak langsung negara dianggap mengakui legitimasi tindakan zionis Israel.
Padahal banyak organisasi HAM internasional menilai intersepsi terhadap kapal sipil kemanusiaan di laut internasional dapat dikategorikan sebagai penahanan ilegal, tindakan koersif terhadap warga sipil, bahkan bentuk unlawful detention.
Dalam falsafah Jawa dikenal istilah “Ajining diri saka lathi.” Martabat seseorang terlihat dari tutur katanya. Dalam konteks diplomasi, pilihan kata pejabat negara bukan sekadar bahasa administratif, tetapi mencerminkan keberpihakan moral bangsa.
Karena itu, publik mempertanyakan mengapa diplomasi Indonesia justru menggunakan diksi yang terasa lebih dekat pada narasi resmi Israel dibanding perspektif korban kemanusiaan.
Dalam dunia akademik hubungan internasional, memang ada yang namanya realist diplomacy.
Bahasa gampangnya diplomasi yang super hati-hati demi stabilitas politik.
Namun sejumlah penelitian menunjukkan bahwa diplomasi yang terlalu pragmatis dalam isu kemanusiaan dapat memicu krisis legitimasi moral negara.
Kajian dalam International Affairs Journal dan Journal of Humanitarian Diplomacy menunjukkan bahwa: publik global kini semakin menilai negara berdasarkan keberpihakannya terhadap HAM, bukan sekadar keseimbangan diplomatik, dan negara yang gagal menunjukkan empati terhadap korban sipil berisiko kehilangan otoritas moral.
Kalau terlalu realistis, kadang nurani malah ketinggalan di ruang rapat. Jadinya diplomasi terasa seperti presentasi PowerPoint: rapi, tenang, penuh istilah keren, tapi jauh dari rasa kemanusiaan.
Padahal rakyat Indonesia itu bangsa yang emosinya gampang nyala kalau urusan Palestina. Karena sejak kecil kita diajari “Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan”. Bukan dihaluskan bahasanya.
Orang Lampung punya falsafah “Piil Pesenggiri”, mengajarkan harga diri, kehormatan, dan keberanian menjaga martabat.
Nilai ini bukan hanya berlaku dalam kehidupan adat, tetapi juga relevan dalam sikap berbangsa dan bernegara.
Kalau ada ketidakadilan lalu kita malah terlalu sibuk memilih diksi aman, masyarakat Lampung biasanya bilang “Cadang hati nihan.” Hilang keberanian moral.
Menurut Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS), laut internasional menjamin kebebasan navigasi kapal sipil.
Intersepsi terhadap kapal bantuan kemanusiaan di luar wilayah teritorial suatu negara merupakan isu hukum internasional yang sangat serius.
Kasus ini mengingatkan dunia pada peristiwa Gaza flotilla raid tahun 2010 yang juga menuai kecaman internasional setelah armada bantuan Gaza diserang militer Israel.
Kini pola yang sama kembali terjadi kapal sipil dicegat, relawan ditahan, bahkan dianiaya, jurnalis dibatasi, lalu tindakan tersebut dinormalisasi dengan istilah “pengamanan”.
Dalam istilah wong Jowo, keadaan seperti ini sering disebut “Sing salah kok dibenerke.” Yang salah justru dinormalisasi seolah benar.
Jika praktik seperti ini terus dianggap wajar, maka hukum internasional hanya akan menjadi alat negara kuat terhadap masyarakat sipil global.
***
Masyarakat ya pastinya mulai mendesak Presiden evaluasi terhadap Sugiono.
Ada yang marah.
Ada yang kecewa.
Ada juga yang bikin meme.
Karena di negeri +62, kritik politik kadang lahir dari dua hal: rasa cinta dan kuota internet.
Karena ulah Sugino, publik jadi curiga. Apa jangan-jangan Sugiono ini “antek Zionis”. Ya, memang belum bisa dibuktikan. Tapi, la kok ngono?
Dalam demokrasi, pejabat publik ya tetap wajib dikritik ketika ucapannya dianggap melukai rasa keadilan masyarakat.
Sejumlah diskusi publik bahkan mempertanyakan keberpihakannya terhadap Palestina dan menilai pernyataannya terlalu akomodatif terhadap narasi Israel.
Dalam budaya Lampung dikenal petuah “Nemui Nyimah.” Artinya menjunjung empati, keramahan, dan penghormatan terhadap sesama manusia.
Nilai ini bertolak belakang dengan pembiaran terhadap tindakan represif kepada relawan kemanusiaan, jurnalis sipil, dan tragedi Gaza yang terus memakan korban.
Masalah terbesar diplomasi bukan ketika salah bicara. Masalah terbesar adalah ketika diplomasi kehilangan “roso”.
Orang Jawa paham betul “Kadang satu kalimat bisa lebih menusuk daripada sebilah keris”.
Mungkin Sugiono bermaksud hati-hati. Mungkin pemerintah ingin menjaga jalur diplomatik. Mungkin semua itu bagian strategi negara.
Tapi rakyat juga punya hak bertanya “Kalau membela kemanusiaan saja masih pakai rem tangan, terus kapan gas pol-nya?”
Karena pada akhirnya, bangsa besar bukan cuma dinilai dari kepintaran diplomasi. Tapi juga dari keberanian berkata, “Yang salah ya salah. Yang menindas ya harus dilawan”.
Dan soal Gaza, rakyat kecil di kampung-kampung Indonesia sebenarnya sudah lama paham satu hal sederhana “Wong lapar kok dibom. Wong nolong kok dicegat. Kepriben!”
Di dalam armada GSF terdapat jurnalis Indonesia yang menjalankan fungsi kemanusiaan dan dokumentasi. Mereka bukan kombatan perang.
Penelitian UNESCO dan Committee to Protect Journalists (CPJ) menunjukkan bahwa konflik Gaza menjadi salah satu wilayah paling berbahaya bagi jurnalis dunia.
Karena itu, negara semestinya memberikan perlindungan penuh, mengecam penahanan sipil, dan membela kebebasan pers internasional.
Bukan justru memperdebatkan apakah tindakan tersebut layak disebut penculikan atau tidak.
Kritik terhadap Sugiono bukan berarti anti-pemerintah. Kritik ini lahir karena publik tidak ingin diplomasi Indonesia kehilangan nurani moralnya di hadapan tragedi Gaza.
Dalam pepatah Jawa ada ungkapan “Ojo nganti meneng nalika ana ketidakadilan.” Jangan diam ketika ada ketidakadilan.
Sedangkan masyarakat Lampung mengenal semangat “Sakai Sambayan.” Yakni semangat solidaritas dan gotong royong membantu sesama manusia tanpa melihat latar belakang.
Bangsa besar tidak hanya dinilai dari kecanggihan diplomasi, tetapi juga dari keberanian membela korban kemanusiaan ketika dunia memilih diam. Tabik pun!(Redaksi)
Editor :Armiji Abusani.
